Tanya Jawab Wakaf Uang

TApakah wakaf uang halal dan sah menurut syariah?

JWakaf uang dinyatakan sah menurut syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Fatwa ini menegaskan bahwa uang termasuk harta bergerak yang boleh diwakafkan selama nilai pokoknya dijaga keutuhannya dan hasil pengelolaannya disalurkan sesuai peruntukan wakaf.

Rujukan: Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

TApa dasar hukum wakaf uang di Indonesia?

JDasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit mengakui uang sebagai salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan. Ketentuan ini dilaksanakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, serta diatur secara teknis oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018; PMA No. 14 Tahun 2025

TApa isi pokok Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang?

JFatwa ini menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), wakaf uang hanya disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Rujukan: Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002

TApakah wakaf uang sama dengan wakaf tunai?

JKeduanya merujuk pada objek yang sama, yaitu harta wakaf berbentuk uang. Istilah baku yang digunakan peraturan perundang-undangan saat ini adalah "Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang" yang disingkat "Wakaf Uang", sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025. Istilah "wakaf tunai" masih dijumpai pada literatur dan judul dokumen lama sehingga kedua istilah dapat dijumpai berdampingan.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 1

TSiapa yang berwenang menerima wakaf uang atas nama nazhir?

JWakaf uang dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu lembaga keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama atas dasar rekomendasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah mendapat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) atas nama wakif.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 2-7

TApakah pokok (nilai nominal) wakaf uang boleh berkurang?

JTidak. Salah satu prinsip inti wakaf uang adalah kelestarian pokok wakaf. Nazhir wajib mengelola dana wakaf uang sedemikian rupa sehingga nilai pokoknya tetap terjaga, dan hanya hasil pengelolaan atau keuntungan investasinya yang boleh disalurkan kepada penerima manfaat.

Rujukan: Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002

TApa perbedaan wakaf uang dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah?

JWakaf tanah bersifat mewakafkan benda fisik secara langsung, sementara wakaf uang mewakafkan nilai nominal yang kemudian dikelola secara produktif oleh nazhir melalui investasi atau pembiayaan syariah, sehingga hasilnya yang disalurkan, bukan uangnya secara fisik. Tata cara wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PMA No. 73 Tahun 2013

TApakah wakaf uang tetap memerlukan Akta Ikrar Wakaf?

JYa. Kehendak wakif untuk mewakafkan uangnya dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan oleh pejabat LKS-PWU, baik secara langsung di kantor LKS-PWU maupun secara tidak langsung melalui Layanan Digital, kemudian LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti pelaksanaan ikrar tersebut.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 19-23

TApakah ada syarat khusus mengenai siapa yang boleh menjadi wakif uang?

JWakif dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum, sepanjang secara hukum cakap bertindak, yakni dewasa, berakal sehat, dan pemilik sah atas harta yang diwakafkan, tanpa paksaan dari pihak mana pun. Wakif juga wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan kepada LKS-PWU.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 17

TBagaimana kedudukan wakaf uang dalam standar akuntansi keuangan syariah?

JPengelolaan aset wakaf, termasuk wakaf uang, diatur dalam PSAK 412: Akuntansi Wakaf (sebelumnya bernomor PSAK 112, mengikuti pembaruan penomoran standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku efektif 1 Januari 2024). Standar ini mengatur bagaimana nazhir mencatat, mengakui, dan melaporkan aset wakaf dalam laporan keuangan entitas wakaf, sehingga pengelolaan dana wakaf dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan dapat diaudit.

Rujukan: PSAK 412 (dahulu PSAK 112): Akuntansi Wakaf, Ikatan Akuntan Indonesia

TBerapa nominal minimal untuk berwakaf uang?

JBerdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025, penerimaan wakaf uang yang diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) paling sedikit berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk wakaf uang berjangka waktu tertentu, nilai minimalnya juga ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00. LKS-PWU atau nazhir tertentu dapat menetapkan kebijakan tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 18 dan 24

TBagaimana cara berwakaf uang melalui LKS-PWU?

JSecara umum, wakif menyampaikan kehendaknya kepada LKS-PWU, mengisi formulir pernyataan kehendak beserta data peruntukan yang diinginkan, menyetorkan dana wakaf secara langsung di kantor LKS-PWU atau secara tidak langsung melalui Layanan Digital, kemudian menerima Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti sah bahwa dana telah diwakafkan.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 3 dan 17

TApakah wakaf uang bisa dicicil atau dilakukan bertahap?

JPeraturan perundang-undangan tidak mengatur skema cicilan secara eksplisit, namun banyak nazhir dan LKS-PWU menyediakan skema wakaf uang bertahap agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Setiap setoran yang telah mencapai nilai minimal Rp1.000.000,00 berhak diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang sesuai ketentuan yang berlaku.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 24; kebijakan internal LKS-PWU/nazhir

TApakah wakaf uang bisa dilakukan secara daring (online)?

JYa. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur setoran wakaf secara tidak langsung melalui Layanan Digital, yaitu layanan berbasis teknologi informasi yang bekerja sama dengan nazhir. Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang pun dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen digital, dengan opsi memperoleh dokumen fisik apabila wakif memintanya.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 17, 21, dan 23

TApa beda wakaf uang berjangka waktu (temporer) dan wakaf uang abadi (muabbad)?

JWakaf temporer diwakafkan untuk jangka waktu tertentu dengan masa paling singkat 1 (satu) tahun, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan pokok wakafnya kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Wakaf muabbad diwakafkan untuk selamanya sehingga pokoknya tidak pernah dikembalikan. UU No. 41 Tahun 2004 dan PMA No. 14 Tahun 2025 mengakomodasi kedua bentuk ini, berbeda dari konsep wakaf klasik yang umumnya dipahami selalu bersifat abadi.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 16 dan 18

TApa itu Sertifikat Wakaf Uang (SWU)?

JSWU adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada wakif dan nazhir tentang penyerahan wakaf uang. Sejak berlakunya PMA No. 14 Tahun 2025, SWU diterbitkan dalam bentuk dokumen digital sebagai bentuk baku, dan LKS-PWU wajib memberikan dokumen fisik apabila wakif memintanya.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 23

TApakah wakif harus menentukan sendiri peruntukan (mauquf 'alaih) dana wakafnya?

JWakif dapat menentukan peruntukan tertentu, misalnya untuk pendidikan atau kesehatan, maupun menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan nazhir untuk mengelola dan menyalurkannya sesuai program yang berjalan, sepanjang peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan yang berlaku. Peruntukan ini wajib dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 22-23

TApakah dana yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh wakif?

JUntuk wakaf uang abadi (muabbad), dana yang telah sah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena kepemilikannya telah beralih menjadi harta wakaf yang dikelola nazhir untuk kepentingan umum. Namun, untuk wakaf uang berjangka waktu tertentu, PMA No. 14 Tahun 2025 mewajibkan nazhir mengembalikan pokok wakaf kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya setelah jangka waktu wakaf berakhir, melalui LKS-PWU paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 16 ayat (4)

TApa peran nazhir dalam proses wakaf uang?

JNazhir adalah pihak berbadan hukum yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf uang, memiliki dana operasional paling sedikit Rp50.000.000,00, serta melaporkan pengelolaannya secara berkala kepada Kementerian Agama dan BWI.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 8-16

TBagaimana proses ikrar wakaf uang secara ringkas?

JIkrar Wakaf dapat dilakukan secara langsung di kantor LKS-PWU, atau secara tidak langsung melalui Layanan Digital dengan melampirkan bukti pemberitahuan peristiwa wakaf. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, kemudian LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan harta wakaf tersebut kepada Menteri Agama, dengan pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 19-22

TSiapa yang mengawasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia?

JPengawasan dilakukan berlapis: Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi LKS-PWU sesuai kewenangan masing-masing, sedangkan Kementerian Agama bersama masyarakat mengawasi nazhir. Badan Wakaf Indonesia (BWI) turut berperan mengembangkan dan memberikan rekomendasi dalam pengelolaan wakaf secara nasional.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 27-29

TApa peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

JBWI adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengembangkan perwakafan nasional, termasuk memberikan rekomendasi penetapan LKS-PWU, melakukan uji kelayakan kompetensi calon nazhir, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, serta menunjuk nazhir pengganti apabila terjadi wakaf terlantar.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 4-15 dan 33

TKe rekening jenis apa dana wakaf uang ditempatkan oleh LKS-PWU?

JLKS-PWU menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadiah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif, dan dapat pula menempatkannya ke dalam rekening simpanan dengan akad lain. Perlakuan penjaminan simpanan atas rekening tersebut mengikuti ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku umum bagi rekening lembaga keuangan syariah; calon wakif disarankan menanyakan skema penempatan dana secara spesifik kepada LKS-PWU pilihannya.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

TBagaimana Otoritas Jasa Keuangan mengawasi LKS-PWU seperti Bank Perekonomian Rakyat Syariah?

JSejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" berubah menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" (singkatan tetap BPR Syariah/BPRS). Lembaga ini kini tunduk pada Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah untuk aspek kelembagaan, serta Peraturan OJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang menggantikan Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2022.

Rujukan: UU No. 4 Tahun 2023; POJK No. 7 Tahun 2024; POJK No. 25 Tahun 2024

TApakah nazhir bisa menyalahgunakan dana wakaf?

JPeraturan perundang-undangan menyediakan mekanisme pencegahan berupa kewajiban pelaporan berkala, pengawasan aktif dan pasif oleh Kementerian Agama, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan, serta sanksi administratif dan sanksi pidana bagi nazhir yang menyalahgunakan, mengalihkan, atau menggunakan harta wakaf tidak sesuai peruntukannya.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 29-32

TApa sanksi bagi pihak yang menyelewengkan harta benda wakaf?

JUntuk pelanggaran administratif, PMA No. 14 Tahun 2025 mengatur sanksi bertingkat berupa peringatan tertulis (paling banyak tiga kali), penghentian sementara, hingga pencabutan penetapan LKS-PWU atau pencabutan surat keterangan terdaftar nazhir. Untuk pelanggaran yang bersifat pidana, seperti pengalihan atau penjaminan harta wakaf tanpa izin, UU No. 41 Tahun 2004 mengancam pidana penjara dan/atau denda.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 30-32; UU No. 41 Tahun 2004

TBagaimana wakif memastikan transparansi laporan pengelolaan wakaf uang?

JLKS-PWU wajib menyampaikan laporan wakaf uang setiap 3 (tiga) bulan kepada Kementerian Agama dengan tembusan BWI dan OJK, sedangkan nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan kepada BWI. Nazhir organisasi dan badan hukum juga wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 412: Akuntansi Wakaf dan mempublikasikan laporan pengelolaannya melalui media elektronik.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 25-26; PSAK 412

TApakah berwakaf uang melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah aman?

JBank Perekonomian Rakyat Syariah yang telah ditetapkan resmi sebagai LKS-PWU beroperasi di bawah pengawasan OJK sesuai Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 dan Peraturan OJK Nomor 25 Tahun 2024, sehingga secara kelembagaan tunduk pada standar tata kelola dan pengawasan perbankan syariah yang berlaku, meski keamanan spesifik suatu program wakaf tetap bergantung pada tata kelola masing-masing lembaga dan nazhir mitranya.

Rujukan: POJK No. 7 Tahun 2024; POJK No. 25 Tahun 2024

TApa itu wakaf produktif dan apa risikonya?

JWakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf melalui kegiatan usaha atau investasi syariah agar menghasilkan manfaat berkelanjutan. Sebagaimana kegiatan investasi pada umumnya, wakaf produktif memiliki risiko usaha, sehingga nazhir wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai syariah dalam pengelolaannya, serta bersedia diaudit secara berkala oleh lembaga audit independen.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004; PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 9

TApa yang terjadi pada dana wakaf jika nazhir atau LKS-PWU dikenai sanksi kelembagaan?

JApabila LKS-PWU atau nazhir diberhentikan sementara atau dicabut penetapannya/surat keterangan terdaftarnya dalam kondisi sedang mengelola harta wakaf, harta tersebut dikategorikan sebagai wakaf terlantar dan pengelolaannya dialihkan kepada nazhir pengganti yang ditunjuk oleh BWI, sehingga dana wakaf tetap terjaga dan tidak kehilangan peruntukannya.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 33

TApa keutamaan wakaf uang secara syar'i?

JWakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan, menjadikannya salah satu bentuk ibadah harta yang keberlanjutannya melampaui usia wakif itu sendiri.

Rujukan: prinsip umum fikih wakaf

TBenarkah pahala wakaf terus mengalir meski wakif telah wafat?

JYa, selama manfaat dari harta wakaf tersebut masih terus dirasakan oleh penerima manfaat, pahalanya dipahami ulama terus mengalir kepada wakif sebagai bagian dari amal jariyah, berbeda dengan sedekah biasa yang manfaatnya umumnya sekali pakai.

Rujukan: prinsip umum fikih wakaf

TUntuk apa saja hasil pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan?

JHasil pengelolaan wakaf uang dapat disalurkan untuk berbagai bidang kemaslahatan umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial, sesuai peruntukan yang disepakati antara wakif dan nazhir serta dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 22

TApakah wakaf uang bisa digunakan untuk mendukung pendidikan?

JBisa. Wakaf uang kerap disalurkan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan, beasiswa, atau pembangunan fasilitas pendidikan, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan yang umum dijalankan nazhir di Indonesia.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004

TApakah wakaf uang bisa digunakan untuk mendukung layanan kesehatan?

JBisa. Sejumlah nazhir mengelola wakaf uang untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat, misalnya subsidi biaya pengobatan atau pembangunan fasilitas kesehatan, selama peruntukan tersebut disepakati dan sesuai syariah.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004

TApakah wakaf uang bisa membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?

JMelalui skema wakaf produktif, dana wakaf uang dapat disalurkan sebagai pembiayaan syariah kepada UMKM, dengan hasil usahanya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, sehingga wakaf turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004

TApakah wakaf termasuk dalam anjuran sedekah jariyah pada hadis?

JUlama menempatkan wakaf sebagai salah satu bentuk konkret dari sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan, meskipun pelakunya telah meninggal dunia.

Rujukan: prinsip umum fikih wakaf

TBisakah seseorang berwakaf uang untuk diniatkan pahalanya bagi orang tua yang telah wafat?

JBisa. Banyak wakif meniatkan wakaf uang sebagai amal jariyah yang pahalanya dihadiahkan (hibah pahala) kepada orang tua atau kerabat yang telah wafat, dan hal ini merupakan praktik yang umum dijumpai dalam program-program wakaf di Indonesia.

Rujukan: prinsip umum fikih wakaf

TApakah wakaf uang bisa dilakukan secara kolektif atau atas nama keluarga?

JBisa. Sejumlah nazhir menyediakan skema wakaf kolektif, misalnya patungan antaranggota keluarga atau komunitas, yang kemudian dicatat dan diterbitkan sertifikatnya sesuai kesepakatan bersama para wakif.

Rujukan: kebijakan internal LKS-PWU/nazhir

TApa dampak sosial-ekonomi dari wakaf produktif bagi masyarakat luas?

JWakaf produktif berpotensi menjadi sumber pendanaan berkelanjutan untuk layanan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi tanpa bergantung pada donasi berulang, karena pokok dananya tetap terjaga dan hanya hasil pengelolaannya yang disalurkan secara terus-menerus.

Rujukan: UU No. 41 Tahun 2004

TApa perbedaan mendasar antara wakaf, zakat, dan sedekah?

JZakat bersifat wajib bagi yang memenuhi syarat (nisab dan haul) dengan penerima dan kadar yang diatur syariah secara spesifik; sedekah bersifat sukarela dan bebas bentuknya; sedangkan wakaf bersifat sukarela namun pokok hartanya wajib dijaga kelestariannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Rujukan: prinsip umum fikih

TApakah wakaf uang hukumnya wajib seperti zakat?

JTidak. Wakaf, termasuk wakaf uang, hukumnya jawaz (boleh)/sunnah, berbeda dengan zakat yang hukumnya wajib bagi muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta tertentu.

Rujukan: Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002

TApakah berwakaf menggugurkan kewajiban zakat seseorang?

JTidak. Wakaf dan zakat adalah dua kewajiban dan anjuran yang berdiri sendiri; berwakaf tidak menggantikan atau menggugurkan kewajiban zakat yang telah memenuhi syarat nisab dan haul.

Rujukan: prinsip umum fikih

TBolehkah dana zakat yang telah terkumpul diwakafkan oleh amil?

JDana zakat memiliki delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditentukan syariah secara tegas, sehingga penyalurannya tidak dapat dialihkan menjadi wakaf; pengelolaan dan penyaluran zakat mengikuti ketentuan zakat tersendiri, terpisah dari mekanisme wakaf.

Rujukan: prinsip umum fikih zakat

TBolehkah berwakaf uang dari harta yang belum dikeluarkan zakatnya?

JSelama harta tersebut adalah milik sah wakif, wakaf uang tetap dapat dilaksanakan; namun demikian, wakif tetap berkewajiban menunaikan zakat secara terpisah atas hartanya apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul.

Rujukan: prinsip umum fikih

TApa perbedaan wakaf dengan infak?

JInfak bersifat pengeluaran harta yang habis digunakan langsung untuk kepentingan penerimanya, sedangkan wakaf mensyaratkan pokok hartanya tetap terjaga dan yang disalurkan hanyalah hasil atau manfaat dari pengelolaannya.

Rujukan: prinsip umum fikih

TApakah wakaf uang dikenai pajak?

JKetentuan perpajakan atas wakaf, termasuk kemungkinan insentif atau pengecualian pajak, diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri di luar UU Wakaf dan PMA No. 14 Tahun 2025; calon wakif dan nazhir disarankan berkonsultasi dengan otoritas pajak atau konsultan pajak untuk kepastian perlakuan pajak terkini (perlu verifikasi rujukan tambahan oleh editor).

Rujukan: perlu verifikasi rujukan tambahan oleh editor

TApakah wakaf termasuk objek zakat maal (zakat harta)?

JHarta yang telah sah diwakafkan berpindah status kepemilikannya menjadi harta wakaf yang dikelola nazhir untuk kepentingan umum, sehingga secara prinsip tidak lagi diperlakukan sebagai harta milik pribadi yang dikenai zakat maal.

Rujukan: prinsip umum fikih

TBolehkah satu lembaga nazhir sekaligus menjadi amil zakat?

JSecara kelembagaan dimungkinkan sepanjang lembaga tersebut memenuhi syarat dan izin masing-masing sebagai nazhir wakaf maupun sebagai amil zakat, namun pencatatan dan penyaluran dana zakat dan wakaf tetap wajib dipisahkan karena mengikuti aturan dan peruntukan yang berbeda, termasuk kewajiban nazhir memiliki daftar kekayaan yang terpisah dari harta benda wakaf.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 9

TJika dana terbatas, mana yang sebaiknya didahulukan: zakat, infak, atau wakaf?

JZakat yang telah memenuhi syarat wajib (nisab dan haul) sebaiknya didahulukan karena merupakan kewajiban, sedangkan infak dan wakaf bersifat anjuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas masing-masing individu setelah kewajiban zakatnya terpenuhi.

Rujukan: prinsip umum fikih

TApa fungsi Sertifikat Wakaf Uang (SWU)?

JSWU berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa seseorang telah sah mewakafkan sejumlah uang melalui LKS-PWU, sekaligus menjadi dokumen rujukan bagi wakif maupun nazhir dalam administrasi pengelolaan harta wakaf tersebut. SWU wajib diterbitkan untuk setiap penerimaan wakaf uang senilai Rp1.000.000,00 atau lebih.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 23-24

TApa saja informasi minimal yang tercantum dalam SWU?

JBerdasarkan PMA No. 14 Tahun 2025, SWU paling sedikit memuat nama LKS-PWU, nama dan alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama dan alamat nazhir yang dipilih, serta tempat dan tanggal penerbitan SWU.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 23 ayat (5)

TApakah Sertifikat Wakaf Uang bisa diwariskan?

JSWU bukan bukti kepemilikan harta pribadi yang dapat diwariskan, karena harta yang diwakafkan sudah beralih menjadi harta wakaf yang dikelola nazhir untuk kepentingan umum; SWU berfungsi sebagai dokumentasi bahwa wakaf telah dilaksanakan, bukan sebagai aset yang dapat dipindahtangankan. Pengecualian berlaku untuk wakaf berjangka waktu tertentu, yang pokoknya dikembalikan kepada wakif atau ahli waris setelah jangka waktu berakhir, bukan melalui pewarisan SWU itu sendiri.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 16 ayat (4)

TApakah SWU sah sebagai bukti hukum atas pelaksanaan wakaf?

JYa, SWU yang diterbitkan oleh LKS-PWU resmi merupakan bukti sah pelaksanaan wakaf uang sesuai mekanisme yang diatur dalam PMA No. 14 Tahun 2025, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan administratif maupun hukum bila diperlukan, baik dalam bentuk dokumen digital maupun fisik.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 23

TApa itu Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan bedanya dengan SWU?

JAIW adalah dokumen yang memuat pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya, memuat nama dan identitas wakif, nazhir, serta saksi, data harta wakaf, peruntukan, dan jangka waktu wakaf. SWU adalah sertifikat terpisah yang diterbitkan LKS-PWU sebagai bukti penyerahan wakaf uang setelah wakif menyetorkan dananya.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 22-23

TBagaimana jika Sertifikat Wakaf Uang hilang?

JWakif sebaiknya segera menghubungi LKS-PWU penerbit untuk melaporkan kehilangan dan menanyakan prosedur penerbitan ulang atau surat keterangan pengganti. Karena SWU kini diterbitkan secara baku dalam bentuk dokumen digital, data wakaf pada dasarnya tetap tersimpan dalam sistem administrasi LKS-PWU dan dapat diminta ulang.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 23 ayat (2)

TApakah wakaf uang wajib didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia?

JYa, LKS-PWU wajib mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama atas nama nazhir, dan nazhir berbentuk badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan dan pengawasan wakaf nasional.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 3 dan 10

TApa perbedaan Sertifikat Wakaf Uang dengan sertifikat investasi atau produk keuangan biasa?

JSertifikat investasi biasa merepresentasikan kepemilikan atau klaim finansial yang dapat diperjualbelikan atau dicairkan oleh pemiliknya, sedangkan SWU semata-mata adalah bukti bahwa dana telah diwakafkan dan tidak merepresentasikan hak klaim finansial bagi wakif, kecuali pengembalian pokok yang secara khusus berlaku untuk wakaf berjangka waktu tertentu.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025; Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002

TBisakah wakif meminta laporan pemanfaatan dana wakafnya secara berkala?

JWakif dapat menanyakan dan meminta informasi mengenai pemanfaatan dana wakafnya kepada nazhir. Nazhir wajib mempublikasikan laporan pengelolaan wakaf melalui media elektronik dan menyampaikan laporan pengelolaan serta laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan kepada BWI, sehingga informasi tersebut semestinya dapat diakses publik.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025, Pasal 9 dan 26

TKe mana calon wakif dapat mengonfirmasi keabsahan sebuah LKS-PWU?

JCalon wakif dapat mengonfirmasi status resmi suatu lembaga sebagai LKS-PWU melalui Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), Badan Wakaf Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai langkah kehati-hatian sebelum menyalurkan dana wakafnya.

Rujukan: PMA No. 14 Tahun 2025; POJK No. 7 Tahun 2024