Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang bersifat abadi: pokok harta yang diwakafkan (mauquf) tidak boleh berkurang atau habis, sementara manfaatnya disalurkan secara terus-menerus bagi penerima manfaat (mauquf 'alaih). Karakter inilah yang membedakan wakaf dari zakat maupun sedekah biasa, dan yang menjadikannya berpotensi besar sebagai instrumen pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Wakaf Produktif

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian sebagian ketentuannya diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Wakaf produktif sendiri merujuk pada pengelolaan harta wakaf—baik berupa tanah, bangunan, maupun uang—yang diarahkan pada kegiatan usaha atau investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat disalurkan kepada mauquf 'alaih tanpa mengurangi nilai pokok harta wakaf itu sendiri.

1.2 Potensi dan Perkembangan Terkini Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia (LSP BWI), Nurul Huda, mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, namun pada tahun 2022 realisasi penghimpunan oleh Badan Wakaf Indonesia baru berkisar Rp860 miliar—kesenjangan yang menunjukkan besarnya ruang optimalisasi yang masih terbuka (Republika, 2022).

Perkembangan lebih lanjut menunjukkan tren yang membaik. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2026 yang berlangsung pada 15–16 Juli 2026, Wakil Ketua BWI KH Tatang Astarudin mengungkapkan bahwa akumulasi wakaf yang terkumpul secara nasional telah menyentuh angka Rp30 triliun, melampaui target progresif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp9,9 triliun (Republika, 2026). Meski demikian, BWI mencatat bahwa sekitar 37 persen tanah wakaf di Indonesia masih belum bersertifikat, sehingga perlindungan aset tetap menjadi prioritas bersamaan dengan optimalisasi wakaf produktif.

1.3 Dari Wakaf Konsumtif ke Wakaf Produktif untuk UMKM

Secara historis, wakaf di Indonesia banyak diwujudkan dalam bentuk konsumtif: tanah untuk masjid, madrasah, atau makam. Model ini penting, namun manfaatnya terbatas pada penggunaan langsung aset. Wakaf produktif membuka ruang lebih luas: dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah atau disalurkan sebagai pembiayaan bergulir kepada UMKM, sehingga hasil usaha itulah—bukan pokok dananya—yang dimanfaatkan bagi mauquf 'alaih. Model ini sejalan dengan program pemerintah, misalnya Inkubasi Wakaf Produktif yang difasilitasi Kementerian Agama, yang secara eksplisit mengarahkan bantuan pengembangan modal usaha kepada nazhir untuk dikelola secara produktif berbasis kewirausahaan sosial.

Arah kebijakan nasional juga terus bergerak memperkuat basis hukum dan kelembagaan wakaf produktif. Dalam Rakernas BWI 2026, BWI mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, antara lain untuk memperkuat kedudukan BWI sebagai lembaga pemerintah non-struktural dan memperluas kewenangannya sebagai pengelola aset wakaf negara (Republika, 2026). Sejalan dengan agenda transformasi digital, BWI juga mendorong penguatan Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai alat ukur kinerja pengelolaan wakaf di tingkat provinsi, yang pada tahun 2026 dipuncaki oleh Provinsi Jawa Tengah.

Model Pembiayaan UMKM Berbasis Dana Wakaf Produktif

Pembiayaan UMKM berbasis wakaf produktif memiliki karakter yang berbeda dari pembiayaan komersial maupun bantuan sosial murni. Ia menggabungkan disiplin pengelolaan dana yang harus dijaga kelestariannya dengan misi sosial pemberdayaan ekonomi umat, sehingga desain modelnya perlu mempertimbangkan aspek syariah, kelembagaan, dan keberlanjutan dana secara bersamaan.

2.1 Karakteristik Pembiayaan Berbasis Wakaf

Berbeda dengan kredit perbankan konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan berbasis wakaf menggunakan akad-akad syariah yang berbasis bagi hasil atau pinjaman kebajikan. Berbeda pula dari zakat yang berorientasi pada penyaluran langsung kepada mustahik, dana wakaf produktif pada prinsipnya dikelola agar pokoknya tetap terjaga (kekal) dan hasil pengembangannya yang disalurkan secara berkelanjutan kepada UMKM binaan.

2.2 Skema Umum Penyaluran

Secara umum, alur dana wakaf produktif untuk UMKM dapat digambarkan sebagai berikut: wakif menyerahkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan meneruskan dana kepada nazhir yang ditunjuk; nazhir, baik secara langsung maupun bekerja sama dengan LKS-PWU atau lembaga pendamping, menyalurkan dana tersebut sebagai pembiayaan produktif kepada UMKM binaan melalui akad syariah yang sesuai; hasil usaha yang diperoleh UMKM sebagian dikembalikan sebagai bagi hasil atau pengembalian pokok pinjaman kebajikan, yang kemudian digulirkan kembali (revolving fund) kepada UMKM lain.

2.3 Model Penyaluran: Langsung dan Kemitraan

Nazhir dapat menjalankan penyaluran secara langsung (executing) apabila memiliki kapasitas manajemen risiko dan pendampingan usaha yang memadai, atau melalui kemitraan (channeling) dengan LKS-PWU, BPRS, koperasi syariah, atau lembaga pendamping UMKM yang telah memiliki infrastruktur penilaian kelayakan usaha. Model kemitraan umumnya lebih sesuai bagi nazhir dengan kapasitas kelembagaan yang masih berkembang, karena risiko operasional dan kredit dapat dibagi dengan mitra yang lebih berpengalaman.

Akad-Akad Syariah yang Relevan: Mudharabah, Musyarakah, dan Qardhul Hasan

Pemilihan akad syariah yang tepat menjadi kunci keberhasilan sekaligus kepatuhan syariah dalam pembiayaan UMKM berbasis wakaf. Tiga akad yang paling relevan untuk konteks ini adalah mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, masing-masing memiliki basis fatwa, karakter risiko, dan segmen penerima manfaat yang berbeda.

3.1 Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (sahibul maal)—dalam hal ini nazhir atau LKS-PWU yang mengelola dana wakaf—dengan pengelola usaha (mudharib), yaitu pelaku UMKM, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana selama bukan disebabkan kelalaian atau pelanggaran akad oleh mudharib. Ketentuan akad ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

3.2 Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau modal kerja) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai porsi kesepakatan. Dalam konteks wakaf produktif, musyarakah dapat digunakan ketika UMKM binaan turut menyertakan modal atau aset produktif miliknya sendiri, sehingga terjadi kemitraan modal antara dana wakaf dan modal pelaku usaha. Ketentuan akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

3.3 Qardhul Hasan

Qardhul hasan adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan, di mana penerima hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai kesepakatan waktu, tanpa tambahan bagi hasil maupun bunga. Akad ini sangat sesuai bagi UMKM pemula atau usaha mikro yang belum memiliki kapasitas menanggung skema bagi hasil, sekaligus menjadi wahana literasi keuangan syariah tahap awal sebelum UMKM naik kelas ke skema mudharabah atau musyarakah. Landasan akad pinjaman ini merujuk pada ketentuan umum al-qardh sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

3.4 Memilih Akad Sesuai Profil Risiko UMKM Binaan

Dalam praktik, nazhir dan LKS-PWU perlu menyusun kriteria pemilihan akad berdasarkan tahapan kematangan usaha: UMKM tahap rintisan dengan risiko tinggi dan kapasitas manajemen terbatas lebih sesuai menggunakan qardhul hasan; UMKM tahap berkembang dengan arus kas yang lebih stabil dapat menggunakan mudharabah; sedangkan UMKM yang telah memiliki modal atau aset produktif dan ingin memperluas kapasitas usaha dapat menggunakan musyarakah.

Peran LKS-PWU sebagai Penghubung antara Wakif, Nazhir, dan UMKM Binaan

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memegang peran strategis sebagai simpul penghubung antara wakif yang menyerahkan dana, nazhir yang mengelola amanah wakaf, dan UMKM binaan yang menerima manfaat pembiayaan. Peran ini bersifat administratif sekaligus fidusia, sehingga tata kelolanya perlu diatur secara jelas.

4.1 Kedudukan Hukum LKS-PWU

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, LKS-PWU adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang bagi wakif. Khusus bagi lembaga berbentuk BPRS, aspek kelembagaan dan operasionalnya juga tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang bank pembiayaan rakyat syariah.

4.2 Alur Kerja Sama Nazhir–LKS-PWU–UMKM

Dalam praktiknya, LKS-PWU tidak serta-merta menjadi pemilik atau pengelola akhir dana wakaf; kedudukannya adalah penerima titipan dan penyalur administratif dana kepada nazhir yang sah. Nazhir kemudian yang memutuskan penyaluran dana kepada UMKM binaan, baik dikelola sendiri maupun melalui kerja sama lanjutan dengan LKS-PWU sebagai mitra penyalur pembiayaan (channeling agent) yang memiliki keahlian penilaian kelayakan usaha.

4.3 Tata Kelola dan Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan dana wakaf yang disalurkan melalui LKS-PWU perlu mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 112: Akuntansi Wakaf, yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah–Ikatan Akuntan Indonesia pada 7 November 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2021. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf serta hasil pengelolaannya secara terpisah dari aset milik lembaga pengelola sendiri, sehingga transparansi kepada wakif dan pemangku kepentingan dapat terjaga.

Merancang Indikator Keberhasilan Program Wakaf Produktif untuk UMKM

Keberhasilan program wakaf produktif untuk UMKM tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan, melainkan perlu dilihat secara menyeluruh melalui indikator input, proses, output, dan outcome, yang mencerminkan baik aspek finansial maupun aspek sosial-syariah.

5.1 Kerangka Indikator Input–Proses–Output–Outcome

Indikator input mengukur ketersediaan sumber daya program, seperti jumlah dana wakaf yang dihimpun dan kapasitas SDM pendamping. Indikator proses mengukur kualitas pelaksanaan, misalnya ketepatan seleksi UMKM binaan dan kesesuaian akad yang digunakan. Indikator output mengukur hasil langsung, seperti jumlah UMKM yang menerima pembiayaan dan tingkat pengembalian dana. Indikator outcome mengukur dampak jangka menengah-panjang, seperti peningkatan omzet usaha binaan dan keberlanjutan usaha setelah program berakhir.

5.2 Indikator Finansial

Dari sisi finansial, program perlu memantau tingkat pengembalian dana (recovery rate), tingkat kolektibilitas pembiayaan, serta rasio keberlanjutan dana pokok wakaf (endowment sustainability ratio) untuk memastikan pokok dana tidak tergerus akibat gagal bayar yang tidak dimitigasi.

5.3 Indikator Sosial-Syariah

Dari sisi sosial-syariah, program perlu memantau tingkat kepatuhan pelaksanaan akad terhadap fatwa yang menjadi rujukan, tingkat partisipasi UMKM dalam pendampingan, serta dampak sosial seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas kewirausahaan binaan.

Sinergi Wakaf dengan Zakat dan Program Sosial Lain dalam Pengentasan Kemiskinan

Wakaf produktif akan lebih optimal dampaknya apabila disinergikan dengan instrumen keuangan sosial Islam lain, khususnya zakat, infak, dan sedekah (ziswaf), serta program pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun mitra pembangunan.

6.1 Perbedaan dan Komplementaritas Wakaf–Zakat

Zakat bersifat wajib, memiliki delapan golongan penerima (asnaf) yang ditetapkan secara syariah, dan pada prinsipnya dapat disalurkan habis kepada mustahik. Wakaf bersifat sukarela, pokoknya wajib kekal, dan manfaatnya disalurkan secara berkelanjutan. Kedua instrumen ini bersifat saling melengkapi: zakat dapat digunakan untuk membiayai pelatihan, pendampingan awal, atau kebutuhan konsumtif mustahik yang belum siap menerima pembiayaan usaha, sedangkan wakaf produktif menyediakan modal usaha bergulir bagi mustahik yang telah siap naik kelas menjadi pelaku UMKM produktif.

6.2 Model Kolaborasi Zakat–Wakaf untuk UMKM

Model kolaborasi yang umum diusulkan dalam kajian akademik adalah pembagian peran bertahap: dana zakat digunakan pada fase awal pemberdayaan (pelatihan kewirausahaan, bantuan modal kerja awal bagi mustahik), sedangkan dana wakaf produktif digunakan pada fase pembiayaan bergulir bagi mustahik yang telah menunjukkan kesiapan usaha, sehingga terjadi kesinambungan dari status mustahik menuju status munfiq atau bahkan wakif di masa depan.

6.3 Sinergi dengan Program Pemerintah dan Mitra Strategis

Program pemerintah dapat menjadi mitra sinergis bagi program wakaf produktif. Sebagai contoh, Kementerian Agama menjalankan program Inkubasi Wakaf Produktif yang pada tahun 2025 telah bergulir di 30 kota di Indonesia, dengan bantuan pengembangan modal usaha sebesar Rp75 juta pada masing-masing titik, mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengolahan hasil bumi (Kementerian Agama RI, 2025).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) turut memperkuat ekosistem ini melalui transformasi digital. Dalam Rakernas BWI 2026, BWI mendorong masifikasi penggunaan Super Apps BWI dan Waqf Marketplace untuk transparansi penghimpunan dana wakaf, serta penguatan kapasitas nazhir melalui sertifikasi kompetensi sebagai agenda prioritas nasional agar aset wakaf dikelola secara profesional dan produktif (Republika, 2026). Kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah, serta lembaga pendamping UMKM dapat memperluas jangkauan dan memperkuat kapasitas pendampingan program nazhir.

Kajian akademik terbaru turut menegaskan arah ini. Systematic Literature Review terhadap 25 artikel ilmiah periode 2015–2025 menyimpulkan bahwa wakaf produktif berperan signifikan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperluas inklusi keuangan syariah, meskipun integrasi dengan teknologi finansial dan tata kelola pengelolaan wakaf di lapangan masih perlu dioptimalkan (Suryati & Ekawaty, 2026).

Tantangan dan Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan UMKM Berbasis Wakaf

Sebagaimana instrumen pembiayaan pada umumnya, pembiayaan UMKM berbasis wakaf produktif menghadapi berbagai risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi secara sistematis agar program dapat berkelanjutan dan tetap sesuai syariah.

7.1 Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko ini muncul apabila pelaksanaan akad di lapangan menyimpang dari ketentuan fatwa yang menjadi rujukan, misalnya pencampuran karakter qardhul hasan dengan unsur tambahan yang menyerupai bunga, atau penetapan nisbah yang tidak disepakati secara eksplisit di awal akad. Mitigasi dilakukan melalui standar operasional prosedur (SOP) akad yang jelas, pelatihan petugas lapangan, dan audit syariah berkala oleh Dewan Pengawas Syariah lembaga terkait.

7.2 Risiko Kredit atau Gagal Bayar

UMKM binaan, khususnya pada tahap rintisan, memiliki risiko gagal usaha yang relatif tinggi. Mitigasi dapat dilakukan melalui seleksi kelayakan usaha yang cermat, pendampingan usaha berkelanjutan, diversifikasi portofolio pembiayaan pada berbagai sektor dan UMKM, serta penetapan cadangan risiko yang wajar dalam perencanaan keuangan program.

7.3 Risiko Tata Kelola dan Kapasitas SDM Nazhir

Tidak semua nazhir memiliki kapasitas manajerial dan keuangan yang memadai untuk mengelola program pembiayaan produktif secara profesional. Mitigasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM nazhir, kemitraan dengan LKS-PWU atau lembaga pendamping yang lebih berpengalaman, serta penerapan sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan sesuai PSAK 112.

7.4 Risiko Keberlanjutan Pokok Dana Wakaf

Risiko paling mendasar adalah tergerusnya pokok dana wakaf akibat akumulasi gagal bayar yang tidak dimitigasi, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip kekekalan wakaf sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Untuk itu, diperlukan kebijakan pengelolaan risiko yang memisahkan secara jelas antara dana pokok wakaf dan cadangan risiko operasional, sehingga fluktuasi kinerja pembiayaan tidak langsung mengikis nilai pokok wakaf.

Ilustrasi Rancangan Program Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Produktif

8.1 Profil Hipotetis Program

Sebagai ilustrasi, sebuah nazhir bekerja sama dengan LKS-PWU merancang program pemberdayaan UMKM berbasis wakaf produktif dengan dana awal wakaf uang terhimpun. Program ini menyasar dua kelompok UMKM binaan: kelompok usaha rintisan yang baru berjalan kurang dari satu tahun, dan kelompok usaha berkembang yang telah berjalan lebih dari satu tahun dengan arus kas yang relatif stabil.

8.2 Struktur Pembiayaan Bertahap

Program dirancang secara bertahap: UMKM rintisan pada tahun pertama menerima pembiayaan melalui akad qardhul hasan dengan nominal terbatas dan pendampingan intensif. Setelah menunjukkan konsistensi pengembalian dan pertumbuhan usaha, UMKM tersebut dapat naik ke skema mudharabah dengan nominal yang lebih besar. Sementara itu, UMKM berkembang yang telah memiliki modal atau aset produktif dapat langsung memanfaatkan skema musyarakah untuk memperluas kapasitas usaha.

8.3 Simulasi Alur Dana (Ilustratif)

Sebagai ilustrasi alur dana bergulir: dana wakaf produktif disalurkan kepada sejumlah UMKM binaan pada siklus pertama melalui akad qardhul hasan; setelah periode pengembalian yang disepakati, sebagian besar pokok pembiayaan kembali ke kas program dan digulirkan kepada kelompok UMKM binaan berikutnya, sementara sebagian kecil yang mengalami kendala pengembalian ditangani melalui mekanisme pendampingan lanjutan atau, bila terbukti benar-benar tidak mampu, melalui kebijakan yang telah diatur dalam SOP program tanpa mengorbankan prinsip kekekalan pokok wakaf secara keseluruhan.

8.4 Pembelajaran dan Replikasi

Ilustrasi ini menunjukkan pentingnya desain bertahap yang menyesuaikan akad dengan tingkat kematangan usaha, serta perlunya sistem pendampingan yang berjalan beriringan dengan penyaluran dana, bukan sekadar penyaluran dana semata. Nazhir yang hendak mereplikasi model serupa perlu menyesuaikan skala program dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan dana wakaf terhimpun, dan karakteristik UMKM di wilayah masing-masing, serta senantiasa merujuk pada praktik baik dari program sejenis, misalnya inisiatif Inkubasi Wakaf Produktif Kementerian Agama maupun program pemberdayaan UMKM Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai referensi pembanding.

Daftar Istilah (Glosarium)

Wakif

Pihak yang mewakafkan harta bendanya (pemberi wakaf).

Nazhir

Pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Mauquf

Harta benda yang diwakafkan.

Mauquf 'alaih

Pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf.

LKS-PWU

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang; lembaga yang ditunjuk untuk menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.

Wakaf Produktif

Pengelolaan harta wakaf yang diarahkan pada kegiatan usaha/investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok wakaf.

Wakaf Uang

Wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan melalui LKS-PWU.

Mudharabah

Akad kerja sama usaha antara pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.

Musyarakah

Akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama dan pembagian keuntungan/risiko sesuai porsi kesepakatan.

Qardhul Hasan

Pinjaman kebajikan tanpa imbalan; penerima hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman.

Nisbah

Proporsi/rasio bagi hasil yang disepakati di awal akad, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Sahibul Maal

Pemilik dana dalam akad mudharabah.

Mudharib

Pengelola usaha/dana dalam akad mudharabah.

Ziswaf

Rangkaian instrumen keuangan sosial Islam: zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

PSAK 112

Standar akuntansi wakaf yang disahkan Dewan Standar Akuntansi Syariah–Ikatan Akuntan Indonesia, berlaku efektif 1 Januari 2021.

BWI

Badan Wakaf Indonesia; lembaga negara independen yang mengembangkan perwakafan nasional.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Nomenklatur resmi bagi bank pembiayaan rakyat syariah sejak berlakunya POJK No. 7 Tahun 2024; menggantikan sebutan lama "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", dengan singkatan yang tetap dikenal sebagai BPRS.

UU P2SK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; menjadi dasar sejumlah pembaruan nomenklatur dan kelembagaan di sektor jasa keuangan syariah, termasuk BPRS.

Indeks Wakaf Nasional (IWN)

Instrumen pengukuran kinerja pengelolaan wakaf di tingkat provinsi yang disusun Badan Wakaf Indonesia untuk memetakan capaian dan area perbaikan tata kelola wakaf daerah.